Jakarta, Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB. SEMMI) mendesak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta maaf dan menarik pernyataannya yang mengatakan demo penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang dilakukan Mahasiswa dan Buruh dibiayai pihak tertentu.

“Sebagai Ketua Umum organisasi mahasiswa yang ikut menyuarakan aspirasi menolak Omnibuslaw, kami mendesak Bapak Airlangga Hertanto menarik ucapannya dan meminta maaf secara terbuka. Jika tidak, kami akan laporkan ke pihak berwajib karena melontarkan fitnah dan pencemaran nama baik organisasi”, ujar Bintang Wahyu Saputra Ketua Umum PB SEMMI, Jum’at (9/10/2020) kepada media di Jalan Taman Amir Hamzah Jakarta Pusat.

Menurut Bintang, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh buruh dan mahasiswa, termasuk organisasinya merupakan sikap keberpihakan kepada buruh dan kegelisahan atas hadirnya uu Omnibuslaw Cipta Kerja. SEMMI menilai Undang-undang tersebut akan membuat masyarakat sengsara, bukan cuma buruh.

“Sejak diserahkan pemerintah kepada DPR sampai kemarin disyahkan dalam Paripurna yang penuh keganjilan. SEMMI sudah meminta agar RUU tersebut ditolak pembahasannya karena Bangsa kita sedang menghadapi Pandemi Covid-19 yang butuh perhatian serius dari pemerintah. Ditambah lagi ada banyak pasal yang merugikan masyarakat bukan cuma buruh. Menjadi kewajiban kami turun ke jalan saat aspirasi lewat jalur reami sudah tertutup. Anehnya, setelah demonstrasi kok Menko Perekonomian, Airlang Hartarto malah menuduh aksi kami dibiayai. Ini melukai harga diri dan martabat gerakan mahasiswa tidak tidak bisa ditunggangi siapapun kecuali kepentingan rakyat”, kata Bintang keheranan.

“Nampaknya Pak Menko Airlangga Hartarto sedang kalap, RUU usulan Pemerintah ditolak di seluruh Indonesia, sehingga membuat Framing buruk yang merendahkan gerakan mahasiswa dan buruh. Dia coba cari kambing hitam”, lanjut Bintang.

Saat ditanya sikap organisasinya kedepan, Bintang mengatakan ia dan organisasi yang dipimpinnya akan terus melakukan aksi demonstrasi hingga pemerintah membatalkan Undang-undang tersebut dengan Perppu yang dikeluarkan Presiden.

“Saya sudah instruksikan kepada teman-teman cabang SEMMI se-Indonesia untuk konsolidasi internal maupun eksternal dan melanjutkan aspirasi Rakyat Indonesia kepada pemerintah dan DPR RI untuk membatalkan undang-undang tersehut sampai Presiden mengeluarkan Perppu”, tandas Bintang.

Sebelumnya Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kepada media mengatakan ada tokoh yang menggerakkan dan membiayai aksi massa yang dilakukan para buruh dan mahasiswa menolak RUU Omnijus Law pada Kamis lalu.